Contoh Kasus Kekerasan Terhadap Anak Penyandang Cacat

Februari 28, 2010

Malu, 40 Tahun Sekap Anak Cacat

Kamis, 28 Agustus 2008 | 13:36 WIB

Sumber : www.kompas.com

BEIT AWWA, KAMIS — Hanya karena tak mau mempermalukan anak-anaknya yang sehat, sepasang suami istri warga Tepi Barat, Palestina, menyembunyikan dua anak mereka yang cacat selama 40 tahun.

Hanya segelintir warga desa kecil Beit Awwa yang tahu soal Bassam Musalmeh (38) dan kakak perempuannya, Nawal (42). Mereka berdua dikurung di dalam ruang berdinding beton yang kotor dan bau pesing di belakang rumah keluarga. Polisi menemukan mereka dalam penggerebekan pada Selasa (26/8) malam, saat memburu anggota Hamas dan sejumlah penjahat di kota itu. Otoritas Palestina membantah penggerebekan itu untuk memburu anggota Hamas.

Kepala polisi setempat, Samih Saify, mengatakan, ketika anggotanya masuk ke rumah itu, mereka mendengar suara-suara aneh dari bawah dan tergerak untuk menyelidikinya. Mereka kemudian menemukan Bassam dalam keadaan telanjang dan Nawal mengenakan daster tipis. Polisi mengambil gambar mereka. Ibrahim, ayah kedua anak itu, ditangkap meski belum jelas alasan dia mengurung anaknya atau karena terlibat dalam organisasi Hamas.

Karena perhatian media sudah begitu besar, Rabu (27/8), Bassam dan Nawal dimandikan dan diberi pakaian yang pantas. Ruang penyekapan pun sudah dibersihkan dan dirapikan meski bau pesing masih menyengat.

Menurut paman mereka, Mohammed Musalmeh, kedua orang itu belum pernah didiagnosis menderita gangguan mental tertentu. Mereka juga tidak bisa bicara atau mengenal orang lain. Seorang reporter Associated Press masuk ke ruangan Nawal, tempat dia duduk di ranjang besi. Tampaknya perempuan itu tidak menyadari kehadiran orang lain di ruang itu.

Bassam dan Nawal dikurung dalam ruang terpisah yang berhadapan. Ruang itu cukup terang karena mendapat pencahayaan matahari yang cukup, tetapi dikelilingi tembok tinggi sehingga tidak bisa dilihat dari luar. Satu pintu yang menghubungkan ruang itu dengan bangunan utama jarang dibuka.

Kasus ini menyorot kembali rasa malu pada keluarga yang memiliki anak cacat dalam masyarakat Palestina. Kondisi ini semakin parah karena buruknya pelayanan kesehatan dan praktik perkawinan dengan sepupu pertama. Ibrahim menikahi sepupu pertamanya dan menghasilkan delapan anak. Tujuh dari delapan anak mereka cacat dan lima di antaranya meninggal saat masih kecil. Sekarang tinggal Bassam, Nawal, dan satu putra lagi yang sudah menikah.

Banyak komunitas Arab lebih memilih menikah antarsepupu pertama untuk menjaga keturunan dalam keluarga. Ini tidak digolongkan dalam inses. Namun, kurang kesadaran di antara mereka bahwa perkawinan dengan saudara yang terlalu dekat meningkatkan kemungkinan lahir anak dengan cacat bawaan.

Mohammed mengatakan, Ibrahim dan istrinya mengurung kedua anak itu untuk mengindari rasa malu terhadap lingkungan sekitarnya. Banyak orang Arab memberi stigma negatif pada penyandang cacat dan menolak menikah dengan saudara mereka karena takut mendapatkan keturunan cacat pula.

Menurut Mohammed, keluarga itu juga tidak ingin anak-anak mereka menjadi sasaran cemooh dan ejekan yang lazim di desa itu. Ini terlihat ketika wartawan Associated Press minta ditunjukkan arah rumah keluarga itu, warga desa menggambarkan mereka sebagai ‘domba’. “Jika mereka keluar rumah, orang-orang pasti menertawakan,” kata pria berusia 67 tahun itu.

Mohammed juga mengatakan, keluarga itu tidak bisa mendapatkan perawatan jangka panjang untuk kedua bersaudara yang malang itu. Sedangkan Saify berharap Pemerintah Israel bisa menyediakan perawatan itu.

Imad Abumohr, aktivis pembela penyandang cacat Palestina, mengatakan, tidak mungkin mereka mendapatkan perawatan profesional dalam jangka panjang di wilayah Palestina karena fasilitas untuk itu nyaris tidak ada. “Ini menyedihkan, memalukan, sekaligus mengerikan,” katanya.

Menurutnya, kasus keluarga Musalmeh sangat dramatis, tapi bukan tidak pernah terjadi sebelumnya. Kata Abumohr, tahun lalu, organisasinya dipanggil untuk menyelamatkan seorang remaja cacat mental berusia 17 tahun yang dicampakkan ke tempat sampah. Remaja malang itu mengalami luka lecet di perut, leher, tangan, dan kaki yang tampaknya akibat diikat. “Saya yakin banyak kasus orang-orang yang disembunyikan di kawasan pedesaan,” katanya.

Pasal-pasal yang Berkaitan dengan Anak Penyandang Cacat

Februari 27, 2010

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 70

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya :

a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan

c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.

(2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Anak Penyandang Cacat

Februari 27, 2010

Anak penyandang cacat merupakan anak yg berusia 5-18 tahun yg mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat menggangu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktifitas secara layak. Anak penyandang cacat terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental serta penyandang cacat fisik dan mental.

Penyandang Cacat Fisik

Penyandang cacat fisik adalah seseorang yang menderita kelainan pada tulang atau sendi anggota gerak dan tubuh, kelumpuhan pada anggota gerak dan tulang, tidak lengkapnya anggota gerak atas dan bawah sehingga menimbulkan gangguan atau menjadi lambat untuk melakukan kegiatan sehari hari secara layak atau wajar. Ciri-ciri penyandang cacat fisik :

  • Anggota tubuh tidak lengkap atau amputasi tungkai,lengan atau kaki.
  • Cacat tulang atau persendian
  • Cacat sendi otot dan tungkai ,lengan atau kaki
  • Lumpuh
  1. Penyandang Cacat Netra

Penyandang cacat mata atau tuna netra adalah seseorang yang buta kedua matanya atau kurang awas ( low vision ) sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari hari secara layak atau wajar. Penyandang cacat mata terdiri dari:

  • Buta total (buta kedua mata)
  • Masih mempunyai sisa penglihatan atau kurang awas (low vision)
  1. Penyandang Cacat Rungu Wicara

Penyandang cacat rungu wicara adalah seseorang yang  tidak dapat mendengar dan berbicara dengan baik sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari hari secara layak atau wajar. Penyandang cacat rungu wicara terdiri dari:

  • Tidak dapat mendengar atau memahami perkataan yang disampaikan pada jarak 1 meter tanpa alat bantu dengar
  • Tidak dapat bicara sama sekali atau berbicara tidak  jelas (pembicaraannya tidak dapat dimengerti)
  • Mengalami hambatan atau kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain

Penyandang Cacat Mental

Penyandang cacat mental adalah seseorang yang menderita kelainan mental atau jiwa sehingga orang tersebut tidak bisa mempelajari dan melakukan perbuatan yang umum dilakukan orang lain seusianya atau yang tidak dapat mengikuti perilaku biasa sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari hari secara layak atau wajar.

  1. Cacat  mental Eks Psikotik:
  • Eks penderita penyakit gila
  • Kadang masih mengalami kelainan tingkah laku
  • Sering menggangu orang lain
  • Idiot : Kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal usia 2 tahun, wajahnya terlihat seperti orang dungu
  • Embisil : Kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal usia 3 – 7 tahun
  • Debil : Kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal usia 8 – 12 tahun
  1. Cacat Mental Retardasi :

Penyandang Cacat Fisik dan Mental

Penyandang cacat fisik dan mental adalah seseorang yang menderita kelainan fisik dan mental sekaligus atau cacat ganda seperti gangguan dalam fungsi tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara serta memiliki kelainan mental atau tingkah laku, sehingga yang bersangkutan tidak mampu melakukan kegitan sehari hari secara layak atau wajar.

Perlindungan Anak

Februari 27, 2010

Menurut UU No. 23 Tahun 2002, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pengertian ini tersirat bahwa anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi.

Namun, melihat fakta akhir-akhir ini, anak menghadapi berbagai permasalahan. Lihat saja, anak tidak nyaman berjalan di jalan. Sebagai contoh, menurut data Ditlantas Metro Jaya 2006 dari 1.128 korban meninggal karena kecelakaan lalu-lintas, 20 persennya adalah anak. Lihat saja, meningkatnya persentase anak dengan gizi buruk dari 8,3 persen menjadi 10,1 persen atau dari 1,8 juta di tahun 2004 menjadi 2,3 juta di tahun 2006. Bidang pendidikan : Angka Partisipasi Murni (APM) SD 95 persen dan APM 67 persen atau 28 persen putus sekolah. Dengan demikian, pantaslah rendah kualitas pendidikan Indonesia, sehingga rata-rata anak Indonesia bersekolah 6,7 tahun. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka kawin muda, yaitu 34,3 persen.

Fakta lain, kasus-kasus kekerasan pada anak meningkat, seperti 23 anak diperkosa oleh ayahnya; kasus anak diperdagangkan meningkat; pekerja anak masih tinggi; anak jalanan sulit

dikendalikan; anak dengan narkoba meningkat tajam; dan masalah-masalah perlindungan khusus lainnya. Sementara itu, Departemen Kesehatan mencatat 154 bayi terinfeksi HIV/AIDS dan ratusan anak remaja terinfeksi HIV/AIDS.

Masih banyak kepentingan anak yang terabaikan. Sebagai contoh, partisipasi anak dalam pembangunan, sampai detik ini, belum ada praktik-praktik secara formal mengajak anak dalam pembuatan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kepentingan mereka, sedangkan anak yang berusia 17-an suaranya yang diperebutkan oleh berbagai partai melalui PEMILU, tidak memberikan banyak pengaruh untuk kesejahteraan mereka. Lainnya adalah mewujudkan alokasi dana untuk anak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Padahal mereka adalah 38 persen dari total penduduk negeri ini.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mencantumkan anak dalam Konstitusinya. Hal ini merupakan tongak sejarah perjuangan untuk memajukan penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk menerjemahkan amanah konstitusi ini, pada tanggal 22 September 2002, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Catatan yang mendasar dari UUPA ini tentang upaya pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Khusus dalam partisipasi mereka dalam proses pembangunan, undang-undang ini secara tegas mengakui hak anak untuk menyatakan pendapatnya, seperti termuat dalam Pasal 10 yang berbunyi “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.” Dan pada pasal 24 yang berbunyi “Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.” Bagaimana mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan anak? Jika mengacu pada UUPA, dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bersifat independen. Tugas KPAI adalah melakukan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; dan memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak. Lihat saja, bagaimana wujud nyata KPAI? Sejak anggota komisioner dilantik pada 23 Juli 2004 hingga akan dilakukan pemilihan anggota komisioner baru, kiprahnya dalam mensingkronkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak pada masing-masing departmen dan instansi penyelenggara perlindungan anak, berjalan di tempat. Hal ini bukan karena lemahnya kemampuan para komisioner, namunkesadaran para pemangku kepentingan belum menjadikan anak sebagai arus utama dalam pembangunan.

Kekerasan Terhadap Anak

Februari 27, 2010

Menurut Sutanto (2006), kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa/anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab/pengasuhnya, yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat atau kematian. Kekerasan anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak.

Jika kekerasan terhadap anak didalam rumah tangga dilakukan oleh orang tua, maka hal tersebut dapat disebut kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan rumah tangga yang termasuk di dalam tindakan kekerasan rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah; seperti terhadap pasangan hidup, anak, atau orang tua dan tindak kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah.

Banyak orangtua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sudah barang tentu dalam proses belajar ini, anak cenderung melakukan kesalahan. Bertolak dari kesalahan yang dilakukan, anak akan lebih mengetahui tindakan-tindakan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, patut atau tidak patut. Namun orang tua menyikapi proses belajar anak yang salah ini dengan kekerasan. Bagi orangtua, tindakan anak yang melanggar perlu dikontrol dan dihukum. bagi orangtua tindakan yang dilakukan anak itu melanggar sehingga perlu dikontrol dan dihukum.

Wikipedia Indonesia (2006) memberikan pengertian bahwa kekerasan merujuk pada tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dll.) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Istilah kekerasan juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak.
Kekerasan terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatan, kekuasaan, dan posisi nya untuk menyakiti orang lain dengan sengaja, bukan karena kebetulan (Andez, 2006). Kekerasan juga meliputi ancaman, dan tindakan yang bisa mengakibatkan luka dan kerugian. Luka yang diakibatkan bisa berupa luka fisik, perasaan, pikiran, yang merugikan kesehatan dan mental.kekerasan anak Menurut Andez (2006) kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: Penelantaran dan perlakuan buruk, Eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking/ jual-beli anak. Sedangkan Child Abuse adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru.

Nadia (2004) mengartikan kekerasan terhadap anak sebagai bentuk penganiayaan baik fisik maupun psikis. Penganiayaan fisik adalah tindakan-tindakan kasar yang mencelakakan anak, dan segala bentuk kekerasan fisik pada anak yang lainnya. Sedangkan penganiayaan psikis adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan anak. Alva menambahkan bahwa penganiayaan pada anak-anak banyak dilakukan oleh orangtua atau pengasuh yang seharusnya menjadi seorang pembimbing bagi anaknya untuk tumbuh dan berkembang.
Hoesin (2006) melihat kekerasan terhadap anak sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak. dan dibanyak negara dikategorikan sebagai kejahatan sehingga mencegahnya dapat dilakukan oleh para petugas penegak hukum. Sedangkan Patilima (2003) menganggap kekerasan merupakan perlakuan yang salah orang tua. Patilima mendefinisikan perlakuan salah pada anak adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikologi sosial, maupun mental.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan baik secara fisik maupun psikis yang berakibat penderitaan terhadap anak.

hasil observasi pertama

Februari 27, 2010

Sabtu, 20 Februari 2010

Siang hari yang dingin karena hujan turun sangat deras, terlihat seorang Bapak penjual bakso pikul keliling sedang berteduh di deretan ATM. Bapak tersebut bernama Priyono yang berasal dari Solo. Bapak Priyono dan istrinya hijrah ke Bandung pada tahun 1979, di Bandung beliau mengontrak rumah petak di daerah sekitar Tubagus Ismail. Untuk dapat bertahan hidup beliau mulai berjualan bakso pikul keliling yang bermodal awal sejumlah Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) sedangkan istrinya menjual jamu gendong keliling yang bermodal awal sejumlah Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ). Hasil penjualan bakso tersebut memiliki keuntungan yang lumayan dalam menunjang kebutuhan hidup keluarga yang memiliki 3 orang anak. Pada awal kehidupannya di Bandung, mereka merangkak pelan-pelan dalam menjalani usaha kecil- kecilan, mereka banyak mengalami kendala mulai dari trantib yang melarang berjualan di pinggir jalan, banyaknya uang pungutan liar dari tempat berjualan sampai merugi dalam menjalani usaha. Dalam usaha bakso tersebut pernah beliau merasa capek dengan memikul sambil berkeliling dalam menjual bakso maka beliau mencoba untuk berdagang bakso menetap di dekat rumahnya, tetapi bukan mengalami keuntungan malah mengalami kerugian karena tidak banyak yang membeli baksonya sehingga Bapak Priyono memulai kembali usaha baksonya dengan berjualan bakso pikul berkeliling dengan memakai uang simpanan untuk biaya sekolah anak–anaknya. Walaupun hanya dengan berjualan bakso pikul keliling dan jamu gendong beliau dapat menyekolahkan anaknya sampai dengan selesai menengah atas. Anak pertama mereka lulusan STM, sekarang memiliki usaha bengkel motor kecil yang bisa membantu meringankan orang tua dengan hidup mandiri. Sedangkan anak kedua lulusan SMA memiliki usaha rumahan counter pulsa dan anak terakhir masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama. Di usia yang semakin beranjak tua, Bapak Priyono mempunyai harapan ingin membuka usaha yang lebih maju dan dapat menikmati masa tua dengan keluarga, akan tetapi masalah ekonomi tidak dapat diatasi dengan baik sehingga Bapak Priyono masih menjalani berjualan bakso pikul keliling untuk dapat melangsungkan kehidupannya dan keluarganya agar dapat bertahan hidup di era globalisasi dan ekonomi yang semakin mencekik bagi rakyat kecil seperti Bapak Priyono dan keluarga. Kegigihan Bapak Priyono dalam menjalani kehidupan ini yang tidak pantang menyerah dapat menjadi contoh bagi masyarakat kecil lainnya agar berusaha dulu dalam menjalani kehidupan tanpa mempunyai rasa putus asa.

Definisi Perlindungan Sosial

Februari 21, 2010

Definisi Perlindungan Sosial

Menurut UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlindungan sosial

adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan

kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan

hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial

dilaksanakan melalui:

A. Bantuan Sosial

1. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat

yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

2. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam

bentuk:

a. bantuan langsung;

b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau

c. penguatan kelembagaan.

B. Advokasi Sosial

1. Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga,

kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.

2. Advokasi sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan

kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

C. Bantuan Hukum

1. Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang

menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar

pengadilan.

2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk pembelaan dan

konsultasi hukum.

Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), perlindungan sosial adalah istilah

yang lebih luas yang mencakup jaminan sosial; yang sangat erat kaitannya dengan pengentasan

kemiskinan (berbeda dengan asuransi sosial tetapi sama dengan bantuan sosial) dan menjamin

akses ke pelayanan kesehatan melalui inisiatif yang berbasis publik, perorangan, atau

masyarakat. Perlindungan sosial bertujuan untuk menghindari deprivasi ( meningkatkan standar

hidup ) dan kerawanan terhadap deprivasi ( melindungi dari turunnya standar hidup ).

Definisi perlindungan sosial yang terdapat pada rencana pembangunan nasional diartikan

sebagai suatu langkah kebijakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman

bagi masyarakat miskin, terutama kelompok masyarakat yang paling miskin (the poorest) dan

kelompok masyarakat miskin (the poor).

Menurut ADB, definisi perlindungan sosial adalah “the set of policies and programs

designed to promote efficient and effective labor markets, protect individuals from the risks

inherent in earning a living either from small-scale agriculture or the labor market, and

provides a floor of support to individuals when market-based approaches for supporting

themselves fail”.

Risks yang dimaksudkan di sini adalah yang terutama banyak menimpa/dialami the poor,

dan dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

a. Lifecycle – misalnya cacat, kematian, dan lanjut usia

b. Economic – misalnya kegagalan panen, penyakit hama, pengangguran,

peningkatan harga kebutuhan dasar, dan krisis ekonomi

c. Environmental – misalnya kekeringan, banjir, dan gempa bumi

d. Social/governance – misalnya kriminalitas, kekerasan domestik, dan

ketidakstabilan politik

Selanjutnya, definisi tentang Social Insurance Programs menurut Folland, Goodman,

dan Stano (1997: Social Insurance Programs) dapat dibedakan ke dalam lima kategori yaitu:

a. Poverty – programs that are directed toward persons experiencing poverty involve either

the provision of cash, or more often the subsidized provisions of goods “in kind,” such as

rent vouchers or food stamps.

b. Old Age programs that are directed toward the elderly include income maintenance,

such as Social Security, as well as services and considerations (such as old-age housing,

Meals-on-Wheels) that may address the generally decreased mobility of the elderly.

c. Disability – programs that generally provide cash benefits.

d. Health – programs that cover illness or well-care financing and/or provide facilities for

various segments of population. The individual’s health care is financed either entirely or

in part by the government.

e. Unemployment – programs that generally provide short-term cash benefits.

DEFINISI KEMISKINAN

Februari 21, 2010

DEFINISI KEMISKINAN

➢ Seseorang dianggap miskin apabila dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal.
Kebutuhan hidup minimal itu adalah kebutuhan untuk mengkonsumsi makanan dalam takaran
2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan minimal non makanan seperti perumahan,
pendidikan, kesehatan dan transportasi (Rusman Heriawan)
➢ Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk
hidup layak (BPS dan Depsos, 2002:3).
➢ Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan
minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (poverty line)
atau batas kemiskinan (poverty threshold). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang
diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo
kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian,
kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos,
2002:4).
➢ Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah
dengan keuntungan-keuntunan non-material yang diterima oleh seseorang. Secara luas
kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang
buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (SMERU dalam Suharto, dkk,
2004).
➢ Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi
kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata
pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (Depsos,
2001).
➢ Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan
sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi: (a) modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat
produksi, kesehatan), (b) sumber keuangan (pekerjaan, kredit), (c) organisasi sosial dan politik
yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi
sosial), (d) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa, (e) pengetahuan dan
keterampilan, dan (f) informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (Friedman dalam Suharto,
dkk.,2004:6).
➢ Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai
seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat
dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan
dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang
layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global.